Untuk mendukung target pemerintah Indonesia dalam pencapaian kebutuhan air minum bagi masyarakat melalui program Air Minum Aman dan Berkelanjutan 100%, Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) tahun 2021.
Review ini dilakukan untuk penyesuaian kondisi kekinian dan up-dating data akses air minum aman dan layak di Kabupaten Luwu baik di perkotaan maupun perdesaan tahun 2021 hingga 2034.
PT. Asha Planindo Konsultan sebagai pihak yang di tunjuk Dinas PUPR Luwu dalam menyusun dokumen Review Rispam tersebut telah melakukan ekspose kajian data pada Rapat Pembahasan Laporan Antara yang di gelar di ruang rapat Kadis PUPR lantai 2, Rabu (15/12/2021).
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hadir. Diantaranya, Bappelitbangda, Dinas Perkim dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Selain itu, dari PDAM dan Pengelola Program Pamsimas Kabupaten Luwu juga turut hadir.
Mewakili konsultan, Ir. Jumadil, ST, M.Si dalam pemaparannya menyebut, data akses air minum aman di kabupaten Luwu pada tahun 2021 baru 48,36% yang terdiri dari 44,18% wilayah perkotaan, dan 4,18% perdesaan.
“Salah satu tantangan pengembangan SPAM di Kabupaten Luwu adalah komitmen Pemda untuk pendanaan air minum kurang dari 10% total APBD”, ujar Jumadil.
Jumadil melanjutkan, untuk mencapai 100% akses air minum aman hingga tahun 2034, dibutuhkan APBD sebesar 169 M dengan peningkatan rata-rata 3,97% per tahun.
Sementara Plt. Kadis PUPR Luwu, Ir. Ikhsan Asaad, ST, MT (
Daffa Ikhsan ) dalam pengarahannya meminta kepada pihak yang hadir untuk memberi masukan dan konstribusi sebagai referensi konsultan dalam laporan akhir nantinya.
“Rapat pembahasan ini diharap lahir sebuah transaksi pemikiran strategis untuk mendukung program pencapaian air minum melalui review Rispam”, ujar Kadis Ikhsan.
Kepada konsultan, Kadis Ikhsan berharap agar dalam laporan akhir dapat menyajikan peta sebaran wilayah kecamatan dan desa yang telah tersentuh program air minum.
“Ini penting untuk bisa mengklasifikasi daerah mana yang rendah pemanfaat dan belum tersentuh sehingga menjadi usulan prioritas kita ke depan”, ungkap Kadis Ikhsan.
Rapat Pembahasan Laporan Antara Review Rispam pagi tadi juga di ikuti secara daring, Ir. Muh. Riadi. H, ST, M.Pd dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan.
Saat memberi tanggapan, Muh. Riadi meminta pihak konsultan sebelum menyusun laporan akhir agar melakukan komunikasi dua arah dengan pihak Balai untuk mengetahui langkah-langkah pencapaian.